INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2
INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2 | Referensi terbaru di 2017 via web Guru Kemenag. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Guru Kemenag. Artikel ini di beri judul INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2. Konten ini untuk anda pembaca setia https://guru-kemenag.blogspot.com/. Bagikan juga postingan INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2 terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Guru Kemenag dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Guru Kemenag di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2 di bawah ini dari situs web Guru Kemenag.sesudah diadakan aksi besar-besaran oleh guru honorer k2 pada 15 sep' kemarin, menpan rb memutuskan akan mengangkat seluruh guru honorer k2 tampa tes, akan tetapi akan di lakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2016 sampai-sampai tahun 2019 mendatang
era ini prosedur pengangkatan k2 sedang dirancang oleh lembaga terkait, pendapat dari kepala biro hukum komunikasi serta berita publik, bapak Herman, menuturkan bahwasanya era ini kemenpan tengah merancang road map pengangkatan k2, sesudah rancangan yang telah di sebutkan selesai, maka langkah selanjutnya merupakan perumusan landasan hukum, selain itu verifikasi data serta berkas tetap Perlu di lakukan
verifikasi data serta berkas merupakan satu dari sekian banyaknya hal yng Amat penting, lantaran pemerintah tak ingin mengulangi keteledoran yng percis semisal pada pengangkatan guru honorer k2 tahun lalu, dimana terdapat tidak sedikit k2 bodong.
selanjutnya, syarat utama agar guru honorer k2 bisa diajukan bagi atau bisa juga dikatakan untuk diangkat merupakan SUDAH BEKERJA SELAMA 1 TAHUN PER 31 DESEMBER 2005 DAN BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Pengangkatan pula Perlu diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta bupati/wali kota setempat. Pendapat dari Herman, dalam hal ini memanglah butuh partisipasi aktif dari PPK serta bupati/wali kota.
Yang terakhir akan di lakukan seleksi di antara pegawai K2. Seleksi ini dimaksudkan bagi atau bisa juga dikatakan untuk menentukan prioritas pengangkatan. "Kan, pengangkatan dilakukan secara bertahap, jadi kita harus menentukan mana yang diangkat terlebih dahulu," ujar Herman.
Selama masa pengangkatan, pihak PPK serta bupati/wali kota Perlu turut berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan honorer eks K2. Ketentuan mengenai honorer eks K2 tak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hal ini, pendapat dari Herman, adalah hambatan bagi pemerintah pusat bagi atau bisa juga dikatakan untuk menurunkan uang. "Soal ini masih dikaji lagi, karena tidak boleh bertentangan dengan UU, apalagi kalau kaitannya dengan uang negara," tutur Herman.
pendapat dari herman pihak PPK lah yng semestinya paling mengetahui apa yng dibutuhkan oleh para guru didaerah orang-orang masing-masing, jadi, lantaran itu beliau berharap masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama, yang dengannya bantuan daerah.
dilain pihak, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, data honorer yng telah diverifikasi itulah nantinya yng dijadikan dasar bagi kepala daerah menjdai pejabat pembina kepegawaian (PPK) bagi atau bisa juga dikatakan untuk menentukan nama-nama honorer K2 yng akan diusulkan menjadi CPNS.
"Jadi, PPK wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS," terang Setiawan dalam keterangannya kemarin (17/9). Maksudnya, pengajuan pemberkasan CPNS Perlu disertai usulan formasi, yng didahului yang dengannya analisis jabatan (Anjab) serta analidis beban kerja (ABK). Dikatakan, tahapan ini sesuai yang dengannya ketentuan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipili Negara (ASN).
Yang dengannya penjelasan ini, pengertiannya tak dan merta 440 ribu honorer K2 langsung diangkat menjadi CPNS. Setiawan menjelaskan, pemerintah tak mau kasus tes honorer K2 tahun 2013 terulang kembali. Era itu, dari sekitar 200 ribu peserta yng lulus, sesudah BKN mewajibkan setiap PPK menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yng bodong. "Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi," ujarnya.
Ditekankan bahwasanya pemerintah tak mau terjebak serta melanggar aturan perundangan yng berlaku. Lantaran itu, mulai dari perencanaan hingga pengadaan ASN, Perlu mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. "Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi " imbuhnya.
pantau terus perkembangan terupdatenya, BACA di INFO PENGANGKATAN K2 serta Join grup Negara Mendidik .
salam guru indonesia (y)
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://negaramendidik.blogspot.com/2015/09/info-pengangkatan-k2-rancangan-prosedur.html
era ini prosedur pengangkatan k2 sedang dirancang oleh lembaga terkait, pendapat dari kepala biro hukum komunikasi serta berita publik, bapak Herman, menuturkan bahwasanya era ini kemenpan tengah merancang road map pengangkatan k2, sesudah rancangan yang telah di sebutkan selesai, maka langkah selanjutnya merupakan perumusan landasan hukum, selain itu verifikasi data serta berkas tetap Perlu di lakukan
verifikasi data serta berkas merupakan satu dari sekian banyaknya hal yng Amat penting, lantaran pemerintah tak ingin mengulangi keteledoran yng percis semisal pada pengangkatan guru honorer k2 tahun lalu, dimana terdapat tidak sedikit k2 bodong.
selanjutnya, syarat utama agar guru honorer k2 bisa diajukan bagi atau bisa juga dikatakan untuk diangkat merupakan SUDAH BEKERJA SELAMA 1 TAHUN PER 31 DESEMBER 2005 DAN BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Pengangkatan pula Perlu diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta bupati/wali kota setempat. Pendapat dari Herman, dalam hal ini memanglah butuh partisipasi aktif dari PPK serta bupati/wali kota.
Yang terakhir akan di lakukan seleksi di antara pegawai K2. Seleksi ini dimaksudkan bagi atau bisa juga dikatakan untuk menentukan prioritas pengangkatan. "Kan, pengangkatan dilakukan secara bertahap, jadi kita harus menentukan mana yang diangkat terlebih dahulu," ujar Herman.
Selama masa pengangkatan, pihak PPK serta bupati/wali kota Perlu turut berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan honorer eks K2. Ketentuan mengenai honorer eks K2 tak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hal ini, pendapat dari Herman, adalah hambatan bagi pemerintah pusat bagi atau bisa juga dikatakan untuk menurunkan uang. "Soal ini masih dikaji lagi, karena tidak boleh bertentangan dengan UU, apalagi kalau kaitannya dengan uang negara," tutur Herman.
pendapat dari herman pihak PPK lah yng semestinya paling mengetahui apa yng dibutuhkan oleh para guru didaerah orang-orang masing-masing, jadi, lantaran itu beliau berharap masalah ini bisa diselesaikan bersama-sama, yang dengannya bantuan daerah.
dilain pihak, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, data honorer yng telah diverifikasi itulah nantinya yng dijadikan dasar bagi kepala daerah menjdai pejabat pembina kepegawaian (PPK) bagi atau bisa juga dikatakan untuk menentukan nama-nama honorer K2 yng akan diusulkan menjadi CPNS.
"Jadi, PPK wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS," terang Setiawan dalam keterangannya kemarin (17/9). Maksudnya, pengajuan pemberkasan CPNS Perlu disertai usulan formasi, yng didahului yang dengannya analisis jabatan (Anjab) serta analidis beban kerja (ABK). Dikatakan, tahapan ini sesuai yang dengannya ketentuan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipili Negara (ASN).
Yang dengannya penjelasan ini, pengertiannya tak dan merta 440 ribu honorer K2 langsung diangkat menjadi CPNS. Setiawan menjelaskan, pemerintah tak mau kasus tes honorer K2 tahun 2013 terulang kembali. Era itu, dari sekitar 200 ribu peserta yng lulus, sesudah BKN mewajibkan setiap PPK menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yng bodong. "Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi," ujarnya.
Ditekankan bahwasanya pemerintah tak mau terjebak serta melanggar aturan perundangan yng berlaku. Lantaran itu, mulai dari perencanaan hingga pengadaan ASN, Perlu mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. "Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi " imbuhnya.
pantau terus perkembangan terupdatenya, BACA di INFO PENGANGKATAN K2 serta Join grup Negara Mendidik .
salam guru indonesia (y)
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://negaramendidik.blogspot.com/2015/09/info-pengangkatan-k2-rancangan-prosedur.html
Seputar INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2
Terima kasih telah membaca INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2. Semoga pos dari situs web Guru Kemenag berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Guru Kemenag. Silakan berbagi ulasan INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2 tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Guru Kemenag melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Guru Kemenag untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2 yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Guru Kemenag di bawah. Demikan dan sekian tentang INFO PENGANGKATAN K2: RANCANGAN PROSEDUR PENGANGKATAN K2. Dan Assalamualaikum pembaca Guru Kemenag.
Advertisement
Tidak ada komentar:
Posting Komentar